SBY Akan Jadi Presiden Pertama Yang Diadili

Jakarta (SI ONLINE) – Mantan Menko Perekonomian Kabinet Gus Dur, Dr Rizal Ramli berani memprediksi SBY menjadi presiden pertama yang akan diseret ke meja hijau karena kejahatan politiknya selama berkuasa. Kejahatan SBY antara lain kasus Bank Century, rekayasa pembunuhan Nasruddin dimana mantan Ketua KPK Antasari Azhar menjadi korbannya dan kejahatan IT Pemilu 2009 lalu.

“Kami meminta Jenderal SBY untuk mundur dari jabatannya secara baik-baik. Jika tidak, tunggu sehabis Lebaran nanti akan kita selesaikan. Saya akan meminta Menlu AS Hillary Clinton untuk menyediakan pesawat khusus bagi SBY untuk kabur ke Hawaii sebagaimana Presiden Filipina Ferdinand Marcos dulu. Saya yakin setelah lengser etapi tidak segera kabur keluar negeri, SBY akan menjadi presiden pertama yang diajukan ke pengadilan karena kejahatan politiknya. Saya kira Indonesia harus mencontoh Taiwan dan Korsel dimana mantan presidennya juga diadili karena kejahatannya selama berkuasa.”

Hal itu dikatakan Rizal Ramli dalam ceramahnya pada Milad Partai Bulan Bintang ke-13 di DPP PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (17/7/2011). Milad dengan tema “Konsistensi Perjuangan untuk Kemaslahatan Bangsa” tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PBB MS Ka’ban, Ketua PBB DKI Jakarta Mujahiddin Sulaiman serta ribuan kader dan simpatisan PBB se DKI Jakarta.

Menurut Rizal Ramli, sekarang ini Indonesia sedang berada di persimpangan jalan dimana sekelompok bandit menguasai negara dan membawanya pada kehancuran. Politisi kawakan itu mencontohkan kasus bailout Bank Century yang merupakan kasus kriminal perampokan uang rakyat secara terang-terangan. Uang hasil rampokan itu ternyata digunakan untuk kampanye pemilu 2009 sehingga memenangkan partai berkuasa.

“Menurut salah seorang pemagang saham Bank Century yang sekarang berada di luar negeri, waktu itu pihaknya hanya meminta bailout sebesar Rp 1,4 triliun, tetapi malah dikasih Rp 6,7 triliun. Ternyata uang tersebut digunakan untuk memenangkan pemilu 2009 secara curang dan tidak sah. Pemerintahan SBY memang pembohong,” ungkap Rizal Ramli.

Mengenai kejahatan yang dilakukan KPU selama pemilu 2009, Rizal Ramli meminta agar KPU segera dibongkar kejahatannya. UU Pemilu harus diperbaiki karena tidak fair dan tidak adil. Apalagi pada pemilu lalu tidak ada pengamat asing yang memantau, sehingga kejahatan partai penguasa tidak terpantau dan akhirnya menjadi pemenang pemilu.

Sementara itu Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengharapkan agar PBB menjadi partai terdepan dalam melawan kebatilan. Sebab sekarang ini banyak kebatilan terjadi di masyarakat. Jika itu terus berkembang, maka rakyat Indonesia akan melawannya.

“Indonesia butuh perubahan untuk menuju kepada yang lebih baik, seperti diisyaratkan dalam Al Qur’an dimana Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum berusaha untuk merubahnya,” ungkap Wiranto yang juga mengutip Hadist Nabi Muhammad SAW tersebut.

Selanjutnya Wiranto sependapat dengan Rizal Ramli dimana Pemilu 2009 lalu adalah pemilu terjelak selama ini, karena diliputi dengan manipulasi, ketidakadilan dan ketidakjujuran.

“Kalau pemilu yang memilih pemimpin diliputi dengan kecurangan dan ketidakjujuran, saya yakin pemimpin yang dihasilkannya pasti tidak sesuai dengan harapan rakyat,”tegas mantan Panglima ABRI tersebut.

Menurut Wiranto, pemimpin bukanlah penguasa tetapi pesuruh rakyat. Pemimpin yang dipilih dari hasil pemilu yang curang jangan berlagak seperti raja. Memang sistim kenegaraan kita sekarang sudah rusak sebagai akibat dari pemimpin yang tidak jujur dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri.

Sedangkan MS Kaban menghimbau rakyat agar nanti pada Pemilu 2014 jangan salah dalam memilih pemimpin, sebab resikonya akan sangat besar. Jika pemimpin tidak menghargai amanah, maka akan ditinggalkan oleh amanah.

“Jangan memanfaatkan kekuasaan hanya untuk membunuh karakter orang lain, seperti yang dialami Ketua Majelis Syuro PBB, Yusril Ihza Mehendra. Meski berhasil menjungkalkan Jaksa Agung dan membuat malu Jaksa yang mencekal dirinya, namun nasib Yusril sampai sekarang tetap disandera oleh penguasa,” ungkap MS Ka’ban./ (suara-islam.com)

read more...

SBY Sedang Jalankan Politik Kejahatan

Dalam teori kejahatan, ada dua istilah yang mirip namun maknanya berbeda. Yakni, politik kejahatan dan kejahatan politik.

Dijelaskan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, kejahatan politik merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan warganegara dengan merusak simbol negara, atau melawan kepemipinan negara yang subversif.

"Tapi kalau politik kejahatan, segala taktik, manuver, tindakan politik yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk membungkam segala bentuk suara kritis, dalam bentuk kritik yang dilakukan warganegara," ujar Boni di Doekoen Coffe, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.

Ditegaskan Boni, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah menerapkan politik kejahatan dengan cara menerapkan perangkat-perangkat demokrasi yang bertujuan membungkam suara rakyat dan lawan politiknya.

Praktek itu, kata dosen Fisip di UI ini erat kaitannya dengan negara diktator. Hanya saja, cara yang dilakukan SBY berbeda. "Diktator itu ada dua cara, yang hard dan yang soft. Kalau SBY itu menjalankan cara yang soft," jelasnya.

Terkait demonstrasi massa dengan membawa hewan, Boni menegaskan, Presiden tidak perlu marah dengan hal tersebut. Sebab katanya, substansi permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini bukan pada hewan yang dibawa massa. Melainkan, lambannya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Presiden tidak usah marah soal kerbau. Berapa ekorpun di istana, itu tidak penting untuk dibahas. Yang perlu ditanyakan adalah, kenapa ada kerbau di istana," katanya.

Ditambahkan Boni, kerbau dan hewan lainnya itu ada karena ada pemerintah SBY dinilai lamban dan tidak jujur. "Itu kan dasarnya. Maka, terbukalah, bertanggung jawablah terhadap kritik dan segera berbenah diri," tegasnya.

source:vivanews.com

read more...

SBY Terlibat Tragedi Kudatuli?

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam tragedi kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat pada 27 juli 1996 silam.

Oleh karenanya, dia mendesak DPR membentuk pansus tragedi berdarah 27 Juli dan merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

Menurut Ribka, kasus tersebut hingga kini belum jelas ujungnya. Para pelaku pun masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh proses hukum. Meski adanya proses pengadilan, kata Ribka pengadilan tersebut bukanlah Pengadilan HAM, melainkan hanya sebatas koneksitas yang penuh intervensi dari kekuatan orde baru yang tersisa saat itu.

"Yang menjadi terdakwa juga terbatas, hanya di kalangan bawahan. Tidak menyentuh mantan Presiden Soeharto, Faisal Tanjung mantan Panglima ABRI Syarwan Hamid mantan Kasospol. Soesilo Bambang Yudhoyono juga tidak tersentuh," kata Ribka dalam siaran pers yang diterima okezone, Rabu (27/7/2011) malam.

Ribka menjelaskan, dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut adanya pertemuan pada tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya yang dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Saat itu turut pula hadir Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat tersebut kata Ribka, SBY memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan Kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

"Secara tegas kami menyimpulkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang saat itu Kasdam Jaya patut diduga terlibat dalam Peristiwa 27 Juli. Peristiwa 27 Juli merupakan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat karena negara (pemerintahan Soeharto) terlibat dan melakukan tindak kekerasan, pembunuhan, penangkapan, teror, intimidasi, pemenjaraan, secara meluas dan sistimatis kepada masyarakat sipil," bebernya.

Ribka juga mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim penyidik kasus 27 Juli pro justicia.

"Tanpa menunggu proses pengadilan HAM ad hoc kasus 27 Juli terlebih dahulu negara harus segera merehabilitasi nama baik para korban yang dituduh terlibat kerusuhan 27 Juli, baik yang diadili dengan KUHP dan UU Subversi. Memberi kompensasi kepada korban baik yang meninggal, cacat permanen, kehilangan mata pencarian, maupun kehilangan harta benda," jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

source:http://news.okezone.com/

read more...

SBY: Saya Merasa Diadu-domba

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkejut dan merasa diadudomba dengan munculnya isu rencana pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukan hanya itu, diembeli pula dengan rumor mengganti Sri Mulyani dengan seseorang berinisial AA.

“Tiba-tiba di negeri kita ini muncul suasana politik yang menurut saya rada aneh dan cenderung tidak sehat," ujar SBY. "Politik intrik, pecah belah, adu domba, fitnah, fiksi, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau sesuatu yang keluar dari konstitusi," ujarnya.
"Contoh saya mendapat berita yang menyebutkan presiden akan segera mengganti Menteri Keuangan dan mengganti orang berinisial AA,” kata Presiden SBY saat membuka dan memberi pengarahan pada rapat kerja nasional (rakernas) ke VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa 19 Januari 2010.

Isu rencana pencopotan Menkeu tersebut tak saja berembus di Jakarta, tapi juga di luar negeri. “Apa yang terjadi? Kemungkinan spekulan bekerja mengganggu stabilitas pasar. Berita yang mengejutkan. Ini politik keji, politik adu domba. Mungkin mengadu domba antara menteri keuangan dengan presiden. Itu keratif yang buruk, yang tidak amanah,” kata Presiden.

Dia melanjutkan, “Ada yang meminta saya mewaspadai situasi ini.Saya tidak tahu siapa AA itu. Sumbernya katanya dari Golkar, ini bisa saja mengadu domba antara saya dengan Pak Ical (Ketua Umum Partai Golkar).”

Presiden mengaku prihatin atas isu yang disebutnya sebagai politik adu domba tersebut. “Kenapa di negeri ini tiba-tiba muncul peristiwa politik seperti ini. Dulu pernah terjadi seperti itu, seharusnya sekarang dengan berkembangnya proses berdemokrasi tidak ada lagi hal seperti itu. Akibatnya rakyat menjadi takut bayangan peristiwa seperti dulu yang menakutkan,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Di hadapan bupati seluruh Indonesia yang mengikuti rakernas Apeksi, Presiden SBY meminta semua pihak mencegah mafia hukum. Kalau penegakan hukum dijalankan dengan tertib, menurut dia, akan menjamin rasa keadilan bagi semua warga.

Kepada aparat penegak hukum, dia juga meminta memberi keterangan kepada pers secara benar. Karena bila salah memberikan keterangan, kemudian orang yang baru saja dimintai keterangan sebagai tersangka yang belum tentu bersalah diberitakan melakukan korupsi miliaran rupiah, tujuh keturunan akan menanggung rasa malu.

source:vivanews.com/

read more...

Ahirnya SBY Bicara

Setelah memuat wawancara panjangnya di beberapa media cetak nasional, malam ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara panjang lebar dalam rekaman yang ditayangkan di dua stasiun swasta, Rabu (25/2). Apa yang bisa dimaknai dari penjelasan SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu?


Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, melihat ada beberapa esensi yang terkandung dari Akhirnya SBY Bicara itu. Salah satu esensi yang dipertanyakan Effendi adalah apakah ini dapat digolongkan sebagai kampanye?

"Masalahnya, itu dapat digolongkan sebagai kampanye atau enggak ya? karena kalau masuk kampanye, ini kan masih masuk kampanye legislatif. Belum kampanye capres. Jadi, menurut saya, (hal ini) masuk wilayah abu-abu," ujar Effendi saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Pada salah satu bagian wawancara, SBY mengatakan, jika terpilih kembali sebagai presiden, ia akan mengutamakan integritas dan kapasitas.

"Tapi pertanyaan itu bukan hanya ditanyakan ke SBY, ke Mega juga karena Mega juga kan pernah tampil di satu acara TV," lanjutnya.

Effendi menambahkan, hal yang harus diketahui, apakah blocking time kurang lebih satu jam itu dibeli atau tidak. "Atau, apakah itu memang karena stasiun TV-nya yang butuh sebagai karya jurnalistik. Kalau dibeli, ini kontra produktif," kata dosen Ilmu Komunikasi UI ini.

Dalam pandangan lainnya, Effendi mengatakan, sebagai pemimpin, SBY memang punya hak untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada. Hal ini, menurutnya merupakan salah satu keuntungan incumbent. "Orang juga butuh penjelasan," ungkap Effendi.

Meluruskan berbagai persoalan yang muncul, dikatakan Effendi, juga harus diberikan kepada SBY seperti layaknya para tokoh lain berbicara.

source:kompas.com

read more...

SBY Pengganti Gus Dur?

Jakarta - Gus Dur telah direstui kiai khos NU untuk menjadi calon presiden. Seriuskah Gus Dur? Banyak pihak memprediksi pada suatu saat nanti, Gus Dur akan menunjuk penggantinya sebagai calon presiden dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-kah?

Seribu satu skenario memang bisa saja terjadi menjelang Pemilu 2004 ini. Frekwensi pertemuan-pertemuan politik terkait pemilihan presiden diduga juga akan terus meningkat.

Termasuk isu Gus Dur akan menunjuk sang pengganti sebagai capres PKB bisa jadi benar atau tidak. Isu skenario seperti ini sendiri beredar di kalangan NU dan politisi PKB. Tujuannya, tentu untuk mengalahkan Megawati. Apalagi, selama ini Gus Dur masih tidak mau bertemu dan bersalaman (baca: dendam pribadi) dengan Megawati, terkait pelengserannya tahun 2001 lalu.

Nah, untuk bisa menandingi Megawati, sampai sekarang, nama SBY-lah yang disebut-sebut. Sejumlah polling juga mengatakan demikian.

Bahkan, SBY diprediksi bisa menggalang suara non-PDIP, bisa digunakan untuk membentuk skenario mirip ‘poros tengah’ dalam Pemilu 1999 lalu. Runtang runtungnya Gus Dur dengan mantan Menko Polkam Wiranto selama ini juga diduga untuk membahas skenario ini.

Menurut sumber-sumber di kalangan NU, Gus Dur sendiri sebenarnya sudah paham, tidak mampu bersaing dalam pemilihan presiden nanti. Apalagi, Gus Dur memiliki kendala kesehatan, yang selama ini dipermasalahkan banyak orang.

Bagaimana dengan massa PKB dengan penunjukan ini? Karena Gus Dur sudah didaulat sebagai capres resmi PKB dan telah mendapat restu kiai khos NU, menurut sumber itu, maka semuanya terserah Gus Dur. Gus Dur juga tidak harus perlu meminta pertimbangan kepada PKB.

Tanda-tanda Gus Dur melirik SBY juga sudah ada. Meski SBY termasuk pembantunya yang mundur dari kabinet menjelang kejatuhannya, Gus Dur tetap saja memuji SBY sebagai aset yang bagus. Bahkan, Gus Dur menilai, bila SBY mundur, maka pemerintahan bisa berantakan.

Seberapa besar peluang skenario itu? Pengamat politik J Kristiadi tidak yakin dengan skenario SBY akan menggantikan Gus Dur. Namun, menurut dia, kemungkinan Gus Dur menunjuk penggantinya, sangat besar terjadi.

Ini terkait dengan kesehatan jasmani Gus Dur yang masih jadi kendala. Namun, bila skenario itu yang terjadi, Kristiadi melihat Gus Dur akan lebih mungkin menunjuk Wiranto daripada SBY.

“Tapi, ini sebenarnya sulit ditebak. Selama ini yang kita ketahui, Gus Dur masih merupakan misteri. Dan dia sekarang kan dekat dengan Wiranto. Mungkin saja, Wiranto yang akan dipilihnya,” kata Kristiadi kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam pengumuman hasil polling mutakhir Soegeng Sarjadi Syndicated dengan tema ‘the Puzzle Goes On’ di Hotel Regent, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/3/2004).

Sementara itu, cendekiawan yang juga pengamat politik Moeslim Abdurrahman menilai SBY memang bisa menjadi menandingi Megawati. Syaratnya, SBY harus bergabung dengan manuver anti Mega mulai sekarang. “Seharusnya SBY bergabung dengan manuver anti Mega dan ikut dalam barisan di sana,” kata Moeslim.(asy)

source:http://detik.com

read more...

SBY Terlibat Tragedi 27 Juli

JAKART, KOMPAS.com - Susilo Bambang Yudhoyono dianggap ikut teribat dan harus bertanggung jawab atas tragedi berdarah 27 Juli 1996. Pernyataan ini disampaikan Marihot Napitupulu, salah seorang pelaku dan saksi sejarah 27 Juli.

"(Brigjen) Susilo Bambang Yudhoyono saat itu Kasdam Jaya. Dia yang memimpin rapat tanggal 24 Juli (1996) yang merencanakan perebutan kantor PDI," ungkap Marihot saat berorasi dalam acara Mimbar Bebas peringatan Tragedi 27 Juli di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2011) .

Operasi perebutan kantor PDI, menurut Marihot, dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada waktu itu. Operasi dilakukan karena menganggap mimbar bebas di Kantor PDI saat itu telah merencanakan kegiatan makar.

"Faisal Tandjung, Pangab waktu itu sudah menyatakan di Diponegoro 58 ada gerakan dan program-program makar. Syarwan Hamid (Kasospol ABRI saat itu) juga menyatakan hal yang sama," kata Marihot yang ikut terlibat mempertahankan kantor PDI.

Kewenangan untuk menjalankan operasi kemudian dilimpahkan ke Kodam Jaya. SBY yang saat itu menjabat Kepala Staf Kodam memimpin koordinasi. "Operasi lapangannya memang dipimpin oleh (Kolonel) Tritamtomo dari Brigif 1 Kodam Jaya," ujarnya.

Menurut Marihot, pernyataan bahwa yang menyerbu adalah kubu PDI Soerjadi hanyalah informasi yang keliru. "Yang menyerbu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Itulah sebabnya kasus ini tidak pernah dituntaskan," katanya.

Marihot menyayangkan pernyataan Komnas HAM periode lalu bahwa tidak ada indikasi pelanggaran HAM dalam peristiwa yang dikenal dengan Sabtu Kelabu itu. "Itu memang menyakitkan karena banyak teman yang terluka bahkan ada yang meninggal dunia," katanya.

source:kompas.com

read more...

Politik Kartel SBY

Pembentukan sekretariat gabungan (Setgab) tak pelak adalah politik kartel jilid baru. Pada awal pembentukan kabinet Indonesia bersatu Jilid II, sebagian besar parpol membentuk aliansi besar untuk mendukung kepemimpinan politik SBY. Pembentukan aliansi besar ini dituangkan dalam komitmen bersama yang bernama pakta integritas. Pakta integritas antar parpol adalah deklarasi politik kartel dari partai-partai politik.

Pakta Integritas: Pembentukan politik kartel

Setelah menang pilpres 2009, SBY dalam berbagai forum kerapkali mewacanakan pentingnya kerjasama politik dan menghentikan kompetisi. Kompetisi politik sudah berakhir di pilpres dan kerjasama politik dimulai dalam pemerintahan, begitulah alam pikiran SBY.

SBY ingin jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan tak diganggu oleh pertarungan atau kompetisi politik. Koalisi pilpres 2009 tak cukup memuaskan keinginan SBY untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik. SBY bergeming menghadapi ancaman sejumlah mitra koalisi pilpres yang tak menghendaki perluasan koalisi. Ia terus mengintensifkan pendekatan terhadap Aburizal Bakrie dari Partai Golkar dan Taufik Kiemas dari PDIP. Terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR tak bisa dipungkiri adalah hasil dari lobi politik untuk merangkul PDIP. Demikian juga dengan kemenangan Aburizal Bakrie yang terang-terangan ingin bergabung ke koalisi pemerintah mengalahkan Surya Paloh yang ingin berada di luar kabinet, semakin memuluskan langkah SBY untuk membentuk koalisi besar, baik di eksekutif maupun legislatif.

PDIP memang menolak tawaran SBY, tetapi dengan bergabungnya Partai Golkar, koalisi besar di eksekutif dan legislatif tetap terwujud. SBY ingin para anggota koalisi membuat komitmen politik semua anggota koalisi untuk mendukung jalannya pemerintahan lima tahun ke depan. Anggota koalisi menandatangani suatu perjanjian politik yang tertuang dalam pakta integritas. Pakta integritas, selain merupakan deklarasi dari ikrar anggota koalisi untuk mendukung pemerintah SBY, juga merupakan deklarasi politik kartel di Indonesia.

Koalisi besar pemerintah nyaris tak menyisakan kompetitor politik. Hanya PDIP yang mempunyai kekuatan politik signifikan, sedangkan dua partai lainnya, Gerindra dan Hanura, adalah partai kecil dalam peta politik nasional. Banyak pihak khawatir tak ada kontrol terhadap kekuasaan. Namun demikian, politik kartel ternyata tak berjalan mulus. Sejumlah parpol yang berada dalam koalisi menyerang kebijakan pemerintah dalam kasus bail out bank Century. Partai Golkar dan PKS adalah dua partai kartel yang paling keras menyerang pemerintah khususnya Sri Mulyani. Pukulan bertubi-tubi dari luar dan dalam politik kartel akhirnya menyebabkan SBY mengorbankan Sri Mulyani demi kestabilan pemerintahan dan demi keberlanjutan politik kartel.

Sebenarnya SBY bisa memilih untuk menindak anggota koalisi yang menyerang kebijakan pemerintah. Sejumlah petinggi partai Demokrat dan mitra koalisi di luar partai Golkar dan PKS telah meminta SBY untuk bersikap tegas kalau perlu mengeluarkan partai Golkar dan PKS dari koalisi. Alih-alih mengindahkan permintaan mereka, SBY tunduk pada manuver partai Golkar yang ingin membubarkan koalisi awal dan membentuk Setgab.

Setgab : Menata Ulang Politik Kartel

Kalau kita bandingkan antara Setgab dengan koalisi pemerintahan yang dibentuk pada masa pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tak ada bedanya dari segi keanggotaan koalisi. Tak ada partai politik yang keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Kalau tidak ada yang berbeda, kenapa mesti membentuk Setgab?

Pihak SBY mungkin beranggapan bahwa pakta integritas tak cukup menjamin loyalitas dari mitra koalisi. Sedangkan para pembela Setgab (khususnya mereka yang berasal dari Partai Golkar), menganggap pakta integritas tak mempunyai mekanisme koordinasi yang jelas. Menurut mereka harus ada kepemimpinan yang kuat dalam Setgab, dan Aburizal Bakrie adalah figur yang mampu menjadi pemimpin koalisi.

Setgab adalah muara dari upaya SBY dan Partai Golkar menata ulang politik kartel di eksekutif dan legislatif. Pertemuan arus inilah yang telah meredam gelombang politik bail out bank Century. Manuver politik kartel terus dilakukan. Wacana dana aspirasi, dana desa, dana aspirasi rumah terus digulirkan di legislatif. Namun demikian, manuver politik kartel tak jua berjalan mulus. Dana aspirasi turut memperuncing perbedaan di antara para pelaku politik kartel. Partai Golkar merasa sendirian, ditinggalkan oleh mitra koalisinya. SBY makin cemas dengan manuver partai Golkar yang mengancam akan membubarkan Setgab. Juga muncul persaingan antara Partai Golkar dengan PAN di Setgab. Ketidakmenentuan arah politik kartel mungkin menjadi dasar rencana reshuffle kabinet yang terus bergulir.

Sebenarnya politik kartel baik itu pakta integritas atau setgab, telah membuat SBY terperangkap dalam labirin ketidakmenentuan jalannya pemerintahan. Keinginannya untuk merangkul banyak pihak, keinginannya untuk memuaskan banyak pihak, malah berbalik membelenggunya. Dalam pembentukan kabinet, SBY banyak memberi konsesi politik kepada mitranya, dan terbukti kabinetnya menjadi goncang karena kasus bail out bank Century. Penataan ulang politik kartel melalui Setgab malah menyebabkan problem-problem baru seperti ancaman pembubaran Setgab oleh Partai Golkar. Dalam beberapa waktu terakhir ini, isu reshuffle kabinet terus bergulir. Apakah reshuffle akan menjadi jalan SBY untuk sekali lagi menata ulang politik kartel? Atau upayanya untuk keluar dari belenggu mitra koalisinya?

Selama SBY masih berhasrat mengumpulkan seluruh kekuatan politik di tangannya, selama SBY masih memandang kompetisi politik sebagai hal yang negatif, politik kartel akan tetap bertahan. Selama itu pula kita akan terus menonton pertunjukan drama tentang kerakusan para pelaku politik kartel. Dan dalam drama itu pula akan selalu ada korban seperti Sri Mulyani.

source:http://srimulyani.net

read more...

Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

PENGESAHAN PARTAI DEMOKRAT

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

source: http://www.demokrat.or.id

read more...

Biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke enam dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia. Bersama Drs. M. Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya, beliau terpilih dalam pemilihan presiden di 2004 dengan mengusung agenda "Indonesia yang lebih Adil, Damai, Sejahtera dan Demokratis", mengungguli Presiden Megawati Soekarnoputri dengan 60% suara pemilih. Pada 20 Oktober 2004 Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik beliau menjadi Presiden.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono kembali di lantik sebagai Presiden RI untuk periode 2009-2014, setelah bersama pasangannya Prof. Dr. Boediono memenangkan Pemilihan Umum Presiden pada 8 Juli 2009 dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Presiden SBY, seperti banyak rakyat memanggilnya, lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Seorang ilmuwan teruji, beliau meraih gelar Master in Management dari Webster University, Amerika Serikat tahun 1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor, dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian.. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah dua Doctor Honoris Causa, masing-masing dari almamaternya Webster University untuk ilmu hukum, dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik.

Susilo Bambang Yudhoyono meraih lulusan terbaik AKABRI Darat tahun 1973, dan terus mengabdi sebagai perwira TNI sepanjang 27 tahun. Beliau meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. Sepanjang masa itu, beliau mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan luar negeri, antara lain Seskoad dimana pernah pula menjadi dosen, serta Command and General Staff College di Amerika Serikat. Dalam tugas militernya, beliau menjadi komandan pasukan dan teritorial, perwira staf, pelatih dan dosen, baik di daerah operasi maupun markas besar. Penugasan itu diantaranya, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kepala Staf Teritorial TNI.

Selain di dalam negeri, beliau juga bertugas pada misi-misi luar negeri, seperti ketika menjadi Chief Military Observer United Nations Peace Keeping Operations (CMO UNPKO) dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina pada 1995-1996.

Setelah mengabdi sebagai perwira TNI selama 27 tahun, beliau mengalami percepatan masa pensiun maju 5 tahun ketika menjabat Menteri di tahun 2000. Atas pengabdiannya, beliau menerima 24 tanda kehormatan dan bintang jasa, diantaranya Satya Lencana PBB UNPKF, Bintang Dharma dan Bintang Maha Putra Adipurna. Atas jasa-jasanya yang melebihi panggilan tugas, beliau menerima bintang jasa tertinggi di Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adipurna.

Sebelum dipilih rakyat dalam pemilihan presiden langsung, Presiden Yudhoyono melaksanakan banyak tugas-tugas pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan pada Kabinet Persatuan Nasional di jaman Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau juga bertugas sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong-Royong di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada saat bertugas sebagai Menteri Koordinator inilah beliau dikenal luas di dunia internasional karena memimpin upaya-upaya Indonesia memerangi terorisme.

Presiden Yudhoyono juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Beliau pernah menjabat sebagai Co-Chairman of the Governing Board of the Partnership for the Governance Reform, suatu upaya bersama Indonesia dan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan tata kepemerintahan di Indonesia. Beliau adalah juga Ketua Dewan Pembina di Brighten Institute, sebuah lembaga kajian tentang teori dan praktik kebijakan pembangunan nasional.

Pada beberapa tahun terakhir, Presiden Yudhoyono juga berperan aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Sejak pelaksanaan Konferensi Bali mengenai Perubahan Iklim di tahun 2007, yang menghasilkan Bali Road Map, hingga pertemuan sejenis di Kopenhagen yang menghasilkan Copenhagen Accord,Presiden Yudhoyono selalu memberikan kontribusi nyata. Presiden Yudhoyono juga memprakarsai terbentuknya Coral Triangle Initiative,yang merupakan upaya kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Timor Leste dan Brunei Darussalam, dalam melindungi keanekaragaman sumber daya hayati lautan di wilayah ini, serta terbentuknya Forest - 11 (F-11), kelompok negara-negara pemilik hutan tropis di dunia. Atas berbagai upaya tersebut, pada pembukaan The 11th Special Session of The Governing Council/Global Ministerial Enviromental Forum pada bulan Februari 2010 lalu di Bali, Presiden Yudhoyono mendapatkan penghargaan UNEP Award Leadership in Marine and Ocean Management.

Presiden Yudhoyono adalah seorang penggemar baca dengan koleksi belasan ribu buku, dan telah menulis sejumlah buku dan artikel seperti: Transforming Indonesia: Selected International Speeches (2005), Peace deal with Aceh is just a beginning (2005), The Making of a Hero (2005), Revitalization of the Indonesian Economy: Business, Politics and Good Governance (2002), dan Coping with the Crisis - Securing the Reform (1999). Ada pula Taman Kehidupan, sebuah antologi yang ditulisnya pada 2004. Presiden Yudhoyono adalah penutur fasih bahasa Inggris.

Presiden Yudhoyono adalah seorang Muslim yang taat. Beliau menikah dengan Ibu Ani Herrawati dan mereka dikaruniai dengan dua anak lelaki. Pertama, Kapten Inf Agus Harimurti Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 dan telah menyelesaikan Program Master di bidang Strategic Studies di IDSS, Nanyang Technological University, Singapura. Pada akhir bulan mei 2010 yang bersangkutan juga telah menyelesaikan Program Master di bidang Public Policy di Kennedy School of Goverment, Harvard University, Amerika Serikat. Telah menikah dengan Annisa Larasati Pohan, dan dikaruniai seorang putri, Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Kedua, Edie Baskoro Yudhoyono, lulusan bachelor of Commerce Finance dan Electronic Commerce dari Curtin University of Technology,Perth, Western Australia, serta lulusan Program Master bidang International Political Economy di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (NTU) Singapura. Saat ini aktif sebagai anggota DPR RI dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

source: http://www.presidenri.go.id

read more...